Pengusaha Usul Rumah Non Subsidi

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok menyarankan cara pengamanan periode pendek untuk jaga aliran kas usaha property di waktu epidemi.

Saran REI, berbentuk pembebasan PPN serta Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB) untuk rumah non simpel menengah.

REI menguraikan saran periode pendek pengamanan aliran kas perusahaan property ditengah-tengah epidemi covid-19. Saran terdiri jadi 4 kelompok, yaitu:

Seterusnya, REI minta pengurangan biaya PPh Final Jual Membeli Tanah & Bangunan sebesar 2,5 % jadi 1 % selama saat epidemi atau untuk periode waktu di antara 12 – 18 bulan.

Dengan kelonggaran waktu pembayaran PBB serta BPHTB selama saat epidemi atau s/d 9-12 bulan dari batasan optimal pembayaran PBB.

Sekaligus juga, spesial rumah bantuan, ada tambahan budget untuk penempatan jaringan listrik rumah.

“Bantuan dari Pemerintah ke PDAM untuk pembayaran beban minimum penggunaan air serta pembayaran 50 % pemakaian air.

Demikian saran ke-4, REI minta supaya pembelian property baik perseorangan atau tubuh usaha yang sumber dananya belum tertera dalam SPT dikenai pajak sebesar 5 %. Serta seterusnya bisa dimasukkan pada dalam SPT untuk laporan pajak tahun selanjutnya.

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan terus berusaha tingkatkan daya membeli warga ditengah-tengah Corona. Salah satunya dengan memperlebar program bantuan bunga ke debitur Credit Perumahan Rakyat (KPR) serta debitur kendaraan bermotor.

Ketetapan itu tercantum pada Ketentuan Menteri Keuangan (PMK)  Beleid koreksi PMK Nomor 85/2020 itu ditandatangani Sri Mulyani pada tanggal 28 September 2020 kemarin.

Dalam PMK baru ini, Bendahara Negara meningkatkan jumlah tipe debitur yang dapat ajukan stimulan bantuan bunga/Margin. Yaitu, debitur Credit Kepemilikan Rumah (KPR) serta debitur credit kendaraan bermotor (KKB).

error: Content is protected !!